logo

lapor-trenggalek

Author Archive

Bupati Trenggalek Terima Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kemenkumham RI

Written by weli pd on . Posted in Berita Trenggalek, Informasi Hukum

20160701212509_IMG_9012 a Sebanyak 30 Desa/Kelurahan dari 14 Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dinobatkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan Anubhawa Sasana dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly tersebut diterima Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, pada acara yang digelar di Balai Kota Malang, Rabu (21/11/2018). Acara tersebut dihadiri oleh Menkumham RI, Wakil Ketua MPR RI, Anggota DPR RI, Plt. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Forkopimda Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Bupati/Walikota, serta Camat dan Kepala Desa/Lurah dari Kabupaten/Kota penerima penghargaan. Sebanyak 29 Desa dan satu Kelurahan di Kabupaten Trenggalek yang mendapatkan penghargaan tersebut antara lain Desa Ngglinggis dan Desa Gading Kecamatan Tugu, Desa Sukowetan dan Desa Salamrejo Kecamatan Karangan, Desa Nglebo Kecamatan Suruh, Desa Pandean Kecamatan Dongko. Desa Kertosono, Desa Karangtengah, Desa Gayam, Desa Ngrambingan, Desa Tangkil, dan Desa Panggul Kecamatan Panggul. Desa Karangturi, Desa Bendoroto, dan Desa Besuki Kecamatan Munjungan. Desa Ngadimulyo dan Desa Bendoagung Kecamatan Kampak, Desa Puyung Kecamatan Pule, Desa Semarum Kecamatan Durenan, Desa Wonoanti dan Desa Krandegan Kecamatan Gandusari, Desa Ngadirejo dan Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan. Desa Margomulyo, Desa Watulimo, dan Desa Pakel Kecamatan Watulimo. Desa Depok, Desa Sukosari, dan Desa Sumberdadi, serta Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek. Trenggalek dalam penghargaan ini merupakan Kabupaten dengan jumlah Desa/Kelurahan terbanyak di Jawa Timur dengan predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan Anubhawa Sasana merupakan apresiasi bagi Kepala Desa/Lurah dalam membangun serta meningkatkan kesadaraan hukum khususnya bagi masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Desa. “Saya berharap agar seluruh kelurahan di Indonesia nanti bisa menerapkan prinsip-prinsip sadar hukum dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap akan sadar hukum, karena hal itu bisa membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan bangsa dan bernegara,” tutur Menkumham RI. Sementara itu, Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, usai acara menyampaikan apresiasi kepada para Kepala Desa/Lurah atas pencapaian tersebut. “Selamat, kita di rangking yang pertama, terbanyak dari Daerah lain,” ungkapnya. (Humas)

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Written by weli pd on . Posted in Berita Trenggalek, Informasi Hukum

bantuan-hukum-siap-upload bahwa implementasi negara hukum, hak konstitusional setiap orang dijamin oleh negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia, dan untuk menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi orang miskin penduduk/warga Kabupaten Trenggalek perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma. Silahkan download Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dibawah ini:
  1. Perda 5 Tahun 2015
  2. Perbup 61 Tahun2015

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA TAHUN PAJAK 2016

Written by weli pd on . Posted in Berita Trenggalek, Informasi Hukum

calculate-property-taxes.s600x600 Dalam rangka  memberikan motivasi dan dorongan kepada aparat desa, agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan/ perkotaan (PP) dapat lunas  tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan hadiah dan penghargaan kepada desa. Pemberian penghargaan ini diberikan atas prestasi pemerintah desa dalam pelunasan pemungutan PBB-P2 Tahun 2016, atau sebelum tanggal jatuh tempo. Ingin tahu  Besaran Penghargaan Prestasi Pelunasan PBB P2 Kepada Desa Tahun Pajak 2016  ( DOWNLOAD DISINI )      

SOTK DESA & TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Written by weli pd on . Posted in Berita Trenggalek, Informasi Hukum

    PERBUP DESA

dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan mewu judkan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan dana desa maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian,Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa serta Pemerintahan Kabupaten Trenggalek perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Ingin tau selengkapnya tentang Peraturan Bupati ini?

Download disini : 1. PERBUP NOMOR 07 TAHUN 2016

                                                                                                                                                                                    2. PERBUP NOMOR 09 TAHUN 2016

PENDIDIKAN INKLUSI

Written by weli pd on . Posted in Artikel, Informasi Hukum

logo3Pendidikan inklusi adalah termasuk hal yang baru di Trenggalek. Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, diantaranya adalah pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Perbup Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (download disini)

PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN

Written by weli pd on . Posted in Berita Trenggalek

Kemiskinan Indonesiabahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan, perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program). Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menangani penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli melalui pemberdayaan usaha Kelompok Masyarakat dengan pola kemitraan yang Berbasis Cluster. Download Perbupnya DISINI